Keselamatan dan Keamanan Penerbangan adalah yang Utama

keselamatan dan keamanan penerbangan

keselamatan dan keamanan penerbangan adalah yang utama – “Keharusan Maskapai Penerbangan Sipil dalam Ketentuan Perundang-undangan Indonesia Berkaitan dengan Usaha Pemenuhan Keselamatan serta Keamanan Penumpang”

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1992 arah terselenggaranya penerbangan ialah untuk wujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, teratur serta teratur, nyaman serta berdaya untuk, dengan biaya yang dapat dijangkau oleh daya beli penduduk dengan memprioritaskan serta membuat perlindungan penerbangan nasional, mendukung pemerataan, perkembangan serta kestabilan, menjadi pendorong, penggerak, serta pendukung pembangunan nasional dan memperkuat hubungan antar bangsa.

Untuk sampai arah itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah mengambil keputusan misi serta visi nya seperti berikut :

VISI:
“TERCIPTANYA SEBUAH PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA YANG ANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH.

MISI:
a. Penuhi standard keamanan, keselamatan penerbangan serta pelayanan; menyiapkan fasilitas, prasarana serta jaringan transportasi udara yang andal, maksimal serta terintegrasi;
b. Wujudkan iklim usaha serta transportasi udara yang bersaing serta berkepanjangan (sustainable);
c. Wujudkan kelembagaan yang efisien serta efektif.

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENERBANGAN
Keselamatan adalah prioritas penting dalam dunia penerbangan, tidak ada kompromi serta toleransi. Pemerintah memiliki komitmen jika “Safety is Number One” sesuai dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1992.

Penyelenggaraan transportasi udara tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi penduduk pemakai layanan transportasi udara yang dilayani dan cenderung perkembangan ekonomi global. Searah dengan perkembangan ekonomi nasional yang makin membaik, peranan Pemerintah yang sebelumnya menjadi penyedia layanan serta pelaku pekerjaan ekonomi, akan berubah peranan untuk jadi regulator.

Menjadi regulator, Pemerintah hanya bekerja menerbitkan beberapa ketentuan, melakukan sertifikasi serta pengawasan untuk menjamin terselenggaranya transportasi udara yang penuhi standard keselamatan penerbangan.

Pemerintah sudah memiliki Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (National Civil Aviation Security Programme) yang mempunyai tujuan untuk keamanan serta keselamatan penerbangan, keteraturan serta keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberi perlindungan pada penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, beberapa petugas di darat serta penduduk, serta instalasi di lokasi bandar udara dari tindakan menantang hukum.

Pemerintah melihat pentingnya paradigma baru jika keselamatan penerbangan adalah tanggung jawab bersama pada Pemerintah, Perusahaan Penerbangan serta Penduduk pemakai layanan.

Berkaitan dengan keamanan serta keselamatan penerbangan di Indonesia, Pemerintah sudah mengambil keputusan ketentuan perundang-undangan diantaranya:

a. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1992 mengenai Penerbangan;
b. PP Nomer 3 Tahun 2001 mengenai Keamanan serta Keselamatan Penerbangan;
c. Ketetapan Menteri Perhubungan Nomer 18 Tahun 2002 mengenai Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 135;
d. Ketetapan Menteri Perhubungan Nomer 2 Tahun 2002 mengenai Civil Aviation Safety Regulation (CASR) part 121;
e. Ketentuan Menteri Perhubungan yang lain yang terkait dengan keselamatan serta keamanan penerbangan;
f. Ketetapan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang terkait dengan keselamatan serta keamanan penerbangan.

Sebagai langkah konkrit ke depan sesuai dengan ketetapan ICAO yang baru, Pemerintah sudah menetapkan Skema Manajemen Keselamatan (Safety Management Sistem/ SMS) di bagian penerbangan.

Skema Manajemen Keselamatan (SMS) ialah satu skema monitoring yang berbentuk team atau organisasi di pada suatu perusahaan penerbangan yang mempunyai pekerjaan serta tanggung jawab yang memantau kapasitas keselamatan dari perawatan serta pengoperasian dan meramalkan satu bahaya, menganalisa kemungkinan serta bertindak pengurangan kemungkinan itu dengan mengulas tentang keselamatan dengan berkala yang di pimpin oleh Presiden Direktur Perusahaan Penerbangan menjadi pemegang prinsip safety.

Pemerintah merevisi Ketentuan Pemerintah serta Ketentuan Keselamatan Penerbangan/CASR untuk masukkan kriteria Skema Manajemen Keselamatan berbentuk tanggung jawab keselamatan oleh Presiden Direktur, skema mengidentifikasi bahaya, menganalisa kemungkinan serta tindaklanjut kurangi kemungkinan, keharusan lakukan pelajari keselamatan dengan berkala, tanda keselamatan, internal pelajari, emergency response rencana yang dituangkan dalam safety manual airline.

Perusahaan penerbangan mempersiapkan safety manual sesuai dengan kriteria CASR serta dikerjakan dengan berkelanjutan dan memastikan prinsip keselamatan (safety) pada Pemerintah dengan mengambil keputusan safety tujuan yang bisa di terima (acceptable safety).

KEWAJIBAN MASKAPAI PENERBANGAN
Di amanat Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1992 serta Ketentuan Pemerintah Nomer 3 Tahun 2001, Menteri Perhubungan sudah mengambil keputusan Program Pengamanan Penerbangan Sipil yang terbagi dalam Program Pengamanan Bandar Udara serta Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara.

Berdasar pada Program Pengamanan Perusahaan Angkutan Udara, dalam pengoperasiannya tiap-tiap maskapai diharuskan membuat Airline Security Programme (ASP) serta Airline Manual (AM) yang berisi diantaranya:

a. Mekanisme pengoperasian pesawat udara
b. Personel pesawat udara
c. Fasiltas perlengkapan pesawat udara
d. Airline Contingency Rencana (untuk ASP)
e. Airline Emergency Rencana (untuk Airline Manual)

TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN PEMERINTAH
Bentuk tanggung jawab pemerintah pada keselamatan penumpang di udara diantaranya:
a. Menjamin jika fasilitas transportasi yang disiapkan penuhi kriteria keselamatan penerbangan dengan berkelanjutan serta terus menerus
b. Dengan berkelanjutan serta terus menerus lakukan pengawasan dengan lakukan penelusuran pada pemenuhan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan keselamatan penerbangan yang laku;
c. Penegakan hukum dengan berkelanjutan pada pelanggaran pemenuhan peraturan dengan admnisistrsi berbentuk pencabutan sertifikat.

Sedang bentuk pengawasan yang dikerjakan oleh Pemerintah diantaranya :
a. Monitoring dengan bertahap pada penerapan pekerjaan usaha layanan angkutan udara. Berdasar pada hasil monitoring itu dikerjakan analisis serta pelajari supaya bisa didapati apa ada penyimpangan atau pelanggaran pada ketentuan serta ketetapan yang laku. Jika didapati terdapatnya penyimpangan atau pelanggaran, akan dikasihkan peringatan untuk aksi korektif s/d 3 kali, untuk setelah itu diambil aksi administratif s/d memberi sangsi (pencabutan izin rute, pencabutan izin usaha), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang laku;
Berkaitan dengan operasional pesawat udara, buat perusahaan yang armadanya tidak penuhi prasyarat kelaikan terbang maka di grounded serta dipakai sangsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang laku.
b. Pemerintah lakukan pengawasan dengan tingkatan :

Step I
Melakukan proses sertifikasi sesuai dengan kriteria keselamatan penerbangan pada organisasi operator, organisasi perawatan pesawat udara, organisasi pabrikan, organisasi pendidikan kecakapan, personel penerbangan (pilot, teknisi, awak kabin, petugas pemberangkatan/dispatcher) serta produk aeronautika (pesawat udara, mesin, baling-baling), yang dikeluarkan berbentuk sertifikat.

Step II
Lakukan pengawasan untuk pastikan pemegang sertifikat (certificate holder) masih berkelanjutan sesuai dengan kriteria keselamatan penerbangan sama dengan pada saat sertifikasi, melalui implementasi diantaranya:
– audit dengan berkala;
– surveillance;
– ramp check;
– en-route check;
– proficiency check.